Muratara | Mediasmart – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 62 pejabat di berbagai tingkatan, Jumat (13/03/2026).
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Muratara, H. Devi Suhartoni, di Lantai II Kantor BPKAD.
Pelantikan tersebut mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas hingga fungsional.
Turut hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati H. Junius Wahyudi, Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Dalam arahannya, Bupati Devi Suhartoni menyampaikan bahwa rotasi dan mutasi jabatan merupakan langkah strategis untuk menjaga dinamika organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menilai, pergantian posisi diperlukan agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan produktif.
“Perubahan jabatan ini bukan hal luar biasa, tetapi bagian dari upaya memperkuat organisasi dan meningkatkan kinerja,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sikap disiplin, integritas, serta tanggung jawab dalam menjalankan amanah jabatan. Menurutnya, setiap pejabat harus mampu menjadi contoh bagi bawahannya, terutama dalam hal etos kerja dan komitmen terhadap tugas.
Bupati juga mengingatkan agar para pejabat tidak bekerja hanya saat diawasi pimpinan, melainkan tetap konsisten memberikan kinerja terbaik setiap waktu.
Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini tengah mengalami tekanan, menyusul berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat yang berdampak pada penyesuaian sejumlah program pembangunan.
“Situasi ini harus dipahami bersama. OPD diminta terbuka kepada masyarakat terkait kondisi yang ada,” jelasnya.
Ia pun mengimbau agar seluruh kepala OPD mampu menyampaikan informasi secara objektif tanpa membangun opini yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, Bupati menyoroti masih banyaknya kebutuhan pembangunan di Muratara, seperti infrastruktur jalan, jembatan, hingga fasilitas pendidikan yang memerlukan perhatian serius.
Dengan pelantikan ini, ia berharap para pejabat yang baru dapat bekerja maksimal, menjadi motor penggerak pembangunan, serta mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Jabatan adalah tanggung jawab. Apa pun posisi yang diemban, tetaplah bekerja dengan sepenuh hati demi kemajuan daerah,” tutupnya.
